Puluhan mahasiswa dalam Aliansi Persatuan Banten Melawan mendatangi gedung DPRD provinsi untuk memprotes UU Cipta Kerja. Mereka juga menyoroti prioritas pemerintah saat pandemi.
Dalam tanggapan pada Oktober 2020, persoalan kewenangan daerah untuk menolak kebijakan nasional menjadi bagian pembicaraan dengan massa.
Kilas balik liputan 2020: Pemerintahan dan layanan publik dan konteks daerah
Bagian berikut ditambahkan dalam pemulihan arsip sebagai konteks pembaca. Setiap catatan merujuk pada berita tersendiri dengan tanggal terbit masing-masing, termasuk perkembangan sebelum atau sesudah berita utama. Tautan menuju halaman arsip berita terkait di Tangerang Raya.
Pimpinan DPRD menanggapi surat gubernur tentang modal Bank Banten (20-06-2020)
Pimpinan DPRD Banten menyampaikan dukungan terhadap rencana penyehatan Bank Banten setelah gubernur mengirim surat pada 16 Juni 2020. Surat tersebut memuat usulan konversi dana kas daerah senilai Rp1,9 triliun menjadi setoran modal.
Menurut penjelasan pimpinan dewan, usulan tertulis yang mereka terima membahas penambahan modal. DPRD menyatakan akan menangani rencana itu sesuai dengan kewenangannya.
Gubernur meminta data sekolah negeri yang masih menumpang gedung (13-10-2020)
Wahidin Halim memanggil jajaran Dindikbud Banten setelah muncul informasi bahwa sejumlah SMA dan SMK negeri masih memakai bangunan sekolah lain. Ia meminta data yang cukup untuk menilai kebutuhan pembangunan.
Pada rapat Oktober 2020 itu, gubernur juga mengarahkan sekretaris daerah dan dinas terkait memperhatikan kebutuhan anggaran gedung sekolah.
Wahidin melantik tujuh pejabat pimpinan pratama Banten (16-10-2020)
Gubernur Banten Wahidin Halim melantik tujuh pejabat eselon II pada 15 Oktober 2020. Acara berlangsung di rumah dinas gubernur, Sumurpecung, Kota Serang.
Dalam sambutannya, ia meminta para pejabat menjalankan tanggung jawab baru mereka dan memberikan masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan provinsi.
TVRI meliput peternakan kambing etawa Wakil Bupati Lebak (18-10-2020)
Ade Sumardi mulai memelihara kambing etawa setelah sebelumnya rutin membeli susunya. Wakil Bupati Lebak itu mengawali usaha dengan tiga ekor sebelum mengembangkannya menjadi peternakan.
TVRI mendatangi kandang untuk meliput kegiatannya. Kisah yang diberitakan pada Oktober 2020 itu juga membicarakan peluang generasi muda menekuni peternakan.
Ade Hidayat mendukung usulan daerah otonom Cilangkahan (18-10-2020)
Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat menyatakan dukungan terhadap pemekaran Cilangkahan dari Kabupaten Lebak. Sikap itu ia sampaikan pada 16 Oktober 2020.
Menurut anggota dewan dari daerah pemilihan Lebak tersebut, Cilangkahan merupakan salah satu usulan daerah otonom baru yang perlu mendapat perhatian di Banten.
Kementerian Keuangan menyerahkan piagam untuk laporan keuangan Banten (20-10-2020)
Gubernur Wahidin Halim menerima piagam Kementerian Keuangan terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemprov Banten tahun 2019. Penghargaan itu diserahkan melalui kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Opini atas laporan tersebut berasal dari pemeriksaan BPK. Piagam yang diterima pada Oktober 2020 menandai apresiasi kementerian atas hasil pemeriksaan itu.
BPKP membahas penggunaan dana desa untuk bantuan tunai di Pandeglang (25-10-2020)
Dalam lokakarya di Pendopo Pandeglang, pelaksana tugas pimpinan BPKP Banten Muhamad Maskur membahas penyaluran dana desa selama pandemi. Bantuan tunai bagi warga terdampak menjadi salah satu fokus penggunaan anggaran.
Maskur mengingatkan pemerintah desa untuk memperhatikan pelaporan. Forum tersebut merupakan bagian dari pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa di kabupaten itu.
Presiden menandatangani UU Cipta Kerja pada 2 November 2020 (04-11-2020)
Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja pada 2 November 2020. Tanggal itu tercantum pada naskah yang diumumkan Sekretariat Negara dan menjadi rujukan pemberitaan waktu itu.
Penandatanganan mengikuti persetujuan dalam rapat paripurna DPR pada 5 Oktober. Kedua tanggal tersebut menandai tahap yang berbeda dalam pembentukan undang-undang tahun itu.
Banten mengupayakan sertifikasi aset situ bersama BPN dan KPK (01-12-2020)
Pemprov Banten meminta dukungan BPN dan KPK untuk mengamankan aset situ yang tersebar di provinsi itu. Pemerintah daerah menyebut 137 situ dalam pembicaraan mengenai aset yang diwariskan ketika Banten terbentuk.
Sertifikasi menjadi perhatian karena kepemilikan sebagian lahan dipersoalkan. Salah satu contoh dalam liputan Desember 2020 adalah Situ Cihuni, yang disebut memiliki luas sekitar 32 hektare.
Trenggono dari pemerintah provinsi menjelaskan bahwa saat aset diserahkan dari Jawa Barat, sebagian catatan hanya berupa daftar nama situ. Ketiadaan berkas pendukung mempersulit identifikasi. Karena itu penentuan batas di lapangan menjadi langkah penting sebelum permohonan sertifikat.
Banten mengalokasikan bantuan keuangan Rp425 miliar untuk delapan daerah (08-12-2020)
Pemprov Banten merencanakan bantuan keuangan senilai total Rp425 miliar bagi delapan kabupaten dan kota pada 2021. Gubernur Wahidin Halim mengaitkan dana tersebut dengan pemulihan ekonomi akibat pandemi.
Besaran bantuan berubah dalam pembahasan rancangan APBD. Angka yang diumumkan pada Desember 2020 merupakan alokasi untuk tahun berikutnya.


