Pemerintah Hargai Putusan MK terkait Pilkada November 2024

Rabu, 6 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | TR.CO.ID

Pemerintah akan menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang diminta tetap pada November 2024.

”Ya, putusan MK, ya, terkait dengan pelaksanaan pilkada itu keputusannya adalah tanggal 27 November 2024. Pemerintah menghargai keputusan dan melaksanakan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto saat ditemui media seusai pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, kemarin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saat pertanyaan dipertegas, Hadi kembali menekankan bahwa pemerintah akan patuh dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Terkait dengan pelaksanaan pilkada itu keputusannya adalah tanggal 27 November 2024. Pemerintah menghargai keputusan dan melaksanakan.

Staf Khusus Kementerian Dalam Negeri Kastorius Sinaga mengatakan, putusan MK tersebut otomatis menggugurkan usulan DPR yang meminta Pilkada Serentak 2024 dipercepat pelaksanaannya menjadi September 2024.

Sebab, putusan MK memerintahkan pelaksanaan pilkada tetap pada November untuk menghindari tumpang tindih tahapan krusial pilkada dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai.

”Benar. Wacana, gagasan, atau rencana pilkada dipercepat otomatis gugur sesuai putusan MK Nomor 12/PPU-XXI/2024 tersebut di atas,” ujar Kastorius.

Baca Juga:  DPRD DKI akan Panggil Dishub terkait Petugas 'Nemplok' di Kap Mobil

Kastorius menjelaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri harus mematuhi putusan MK tersebut.

”Tidak ada upaya hukum lain atas putusan MK ini. Sehingga skenario waktu pelaksanaan pilkada sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat (8), yaitu di bulan November 2024,” ujar Kastorius.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman berpendapat, melihat dinamika proses penghitungan hasil pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg) saat ini, masih ada residu-residu, seperti kekacauan Sirekap dan sejumlah persoalan teknis lain yang dihadapi oleh KPU. Karena itu, sudah tepat MK memutuskan pilkada tetap digelar pada bulan November.

”Kalau dipaksakan tetap di bulan September itu akan mengganggu persiapan dari KPU dan jajaran KPU di bawahnya sendiri tentunya. Kami tidak ingin proses tahapan pilkada itu tergesa-gesa sehingga nanti mengorbankan proses pilkadanya,” jelas Herman.

Ia menambahkan, selain putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/ 2024, saat ini MK juga sedang menangani gugatan dari beberapa kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2020 yang dilantik pada 2021. Mereka menggugat soal masa jabatan kepala daerah ke MK.

Baca Juga:  PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKPP) Tangerang Mill Raih Penghargaan Perusahaan Pembina Kampung Iklim

Dalam tuntutannya, mereka ingin agar masa jabatan dituntaskan sesuai jadwal. Artinya, jika gugatan itu dikabulkan, akan ada sejumlah kepala daerah yang menjabat sampai tahun 2025 bahkan 2026.

”Artinya, masih ada wait and see juga terhadap putusan MK berikutnya. Namun, karena sudah disampaikan oleh Menko Polhukam bahwa pilkada tetap di November, semoga KPU benar-benar bisa mempersiapkan dengan matang sehingga pilkada bisa baik dari sistem maupun proses pemilihannya,” kata Herman.

Kami tidak ingin proses tahapan pilkada itu tergesa-gesa sehingga nanti mengorbankan proses pilkadanya.

Sebelumnya, dalam pertimbangan putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menyebutkan bahwa mengubah jadwal pilkada dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak.

”Mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak,” kata hakim konstitusi Daniel Yusmic P Foekh saat membacakan pertimbangan putusan Nomor 12/PUU-XXII/ 2024, di gedung MK, Jakarta, Kamis lalu.(JR)

Berita Terkait

PPDB 2024, Dindikbud Banten Pastikan SKTM Tak Berlaku untuk Jalur Afirmasi
Angkutan Barang dan Penumpang Dirazia
Panitia Pemilihan RW Kelurahan Dadap Gelar Sidang Pleno
Angka Kemiskinan Turun 5,89 Persen di Bawah Rata-Rata Nasional
Pendaftaran Petugas Pantarlih Pilkada 2024 Dibuka
Peluncuran Maskot dan Jingle Pilkada 2024 Dihadiri Pj Bupati
Sekda Letakan Batu Pertama Revitalisasi Pasar Mauk
Optimalisasi Kinerja Perangkat Daerah, Pemkot Tangerang Gelar Sosialisasi Analisis dan Monitoring
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 11:01 WIB

PPDB 2024, Dindikbud Banten Pastikan SKTM Tak Berlaku untuk Jalur Afirmasi

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:46 WIB

Panitia Pemilihan RW Kelurahan Dadap Gelar Sidang Pleno

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:43 WIB

Angka Kemiskinan Turun 5,89 Persen di Bawah Rata-Rata Nasional

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:41 WIB

Pendaftaran Petugas Pantarlih Pilkada 2024 Dibuka

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:40 WIB

Peluncuran Maskot dan Jingle Pilkada 2024 Dihadiri Pj Bupati

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:31 WIB

Sekda Letakan Batu Pertama Revitalisasi Pasar Mauk

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:29 WIB

Optimalisasi Kinerja Perangkat Daerah, Pemkot Tangerang Gelar Sosialisasi Analisis dan Monitoring

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:24 WIB

Diduga Gagal Perencanaan, Pekerjaan Irigasi Bojongkakak Disorot

Berita Terbaru

Selebritis

Amanda Manopo: Atas sampai Bawah Hasil Perawatan

Jumat, 14 Jun 2024 - 11:05 WIB

Hukum & Kriminal

16 Remaja Bersajam Live Instagram Hendak Tawuran

Jumat, 14 Jun 2024 - 11:00 WIB

Daerah

Dua Bocah Tewas Dibekas Galian Puspemkab Tangerang

Jumat, 14 Jun 2024 - 10:58 WIB