Ditemukan Mark Up di Kasus Pengadaan Sarana Rumah Anggota DPR

Kamis, 7 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | TR.CO.ID

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI pada tahun anggaran 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya mark up.

“Kasusnya kalau enggak salah mark up harga, ada persekongkolan. Katanya mahal, padahal di pasar enggak sebesar itu,” kata Alex Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, kemarin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Meski demikian, Alex mengaku dirinya belum menerima informasi lebih detail dari tim penyidikan soal perkara dugaan korupsi tersebut

Salah satu perkembangan terbaru yang diumumkan KPK terkait dengan penyidikan tersebut adalah pencegahan terhadap tujuh orang untuk bepergian ke luar negeri.

“KPK mengajukan cegah agar tetap berada di wilayah NKRI pada pihak Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI terhadap tujuh orang dengan status penyelenggara negara dan swasta,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (5/3).

Baca Juga:  Dorong Kepatuhan Tatib dan Penuhi Hak Warga Binaan, Lapas Kelas IIA Serang Lakukan Sosialisasi

Ali tidak menjelaskan lebih lanjut identitas tujuh orang yang dicegah ke luar negeri tersebut. Pemberlakuan cegah tersebut berlaku untuk 6 bulan ke depan sampai Juli 2024 dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidikan.

KPK juga mengingatkan agar para pihak terkait untuk kooperatif dan selalu hadir dalam setiap agenda pemanggilan pemeriksaan oleh tim penyidik.

Sebelumnya, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang KPK, setiap perkara yang telah naik ke tahap penyidikan pasti turut disertai dengan penetapan tersangka.

Meski demikian, pengumuman pihak yang ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal yang disangkakan dan konstruksi perkara akan dilakukan saat konferensi pers penahanan.

Baca Juga:  PWI Umumkan Pemenang Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2023

Namun, Ali telah menyampaikan bahwa tim penyidik KPK dalam penyidikan tersebut telah menerapkan pasal soal kerugian keuangan negara dengan nilai kerugian miliaran rupiah.

Diungkapkan pula bahwa seluruh detail perkara tersebut akan dibuka seluas-luasnya kepada publik dalam proses persidangan sehingga seluruh masyarakat bisa menilai hasil kerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

“Nanti ketika proses persidangan, pasti dibuka seluas-luasnya. Seluruh alat bukti yang diperoleh dari penyelidikan atau keterangan dari para saksi yang sudah dipanggil, pasti dibuka dalam sebuah berita acara pemeriksaan. Itu juga diserahkan secara resmi kepada penasihat hukumnya, kepada terdakwa, untuk sama-sama kemudian dibuktikan di depan majelis hakim secara terbuka,” ujar Ali Fikri.(JR)

Berita Terkait

ASN Terlibat Judi Online Bakal Kena Sanksi
Kanwil BPN Banten Sembelih dan Bagikan Daging Kurban
Pemkot Tangsel Bersama GOPTKI Gelar Khitanan Massal
65 Ribu Anak Telah Diskrining
DPAD Buka Kelas Gitar Basic Gratis
Pemkot Tangerang Gelar Bimtek Sanksi Administratif Pengelolaan Limbah B3
KPU Ajak Media Ikut Sukseskan Pilkada
Diskominfo Gelar Bimtek Standar Data Statistik Sektoral
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 21 Juni 2024 - 14:52 WIB

ASN Terlibat Judi Online Bakal Kena Sanksi

Jumat, 21 Juni 2024 - 14:49 WIB

Kanwil BPN Banten Sembelih dan Bagikan Daging Kurban

Jumat, 21 Juni 2024 - 14:00 WIB

Pemkot Tangsel Bersama GOPTKI Gelar Khitanan Massal

Jumat, 21 Juni 2024 - 13:57 WIB

65 Ribu Anak Telah Diskrining

Jumat, 21 Juni 2024 - 11:39 WIB

Pemkot Tangerang Gelar Bimtek Sanksi Administratif Pengelolaan Limbah B3

Jumat, 21 Juni 2024 - 11:23 WIB

KPU Ajak Media Ikut Sukseskan Pilkada

Jumat, 21 Juni 2024 - 11:15 WIB

Diskominfo Gelar Bimtek Standar Data Statistik Sektoral

Jumat, 21 Juni 2024 - 11:07 WIB

Kejari Lebak Segera Tetapkan Tersangka

Berita Terbaru

Daerah

ASN Terlibat Judi Online Bakal Kena Sanksi

Jumat, 21 Jun 2024 - 14:52 WIB

Pemerintahan

Kanwil BPN Banten Sembelih dan Bagikan Daging Kurban

Jumat, 21 Jun 2024 - 14:49 WIB

Pendidikan

Ketua Kwarcab Lantik Kwarran Kelapa Dua

Jumat, 21 Jun 2024 - 14:03 WIB

Pemerintahan

Pemkot Tangsel Bersama GOPTKI Gelar Khitanan Massal

Jumat, 21 Jun 2024 - 14:00 WIB

Kesehatan

65 Ribu Anak Telah Diskrining

Jumat, 21 Jun 2024 - 13:57 WIB